Medan, (Polmas)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) terhadap Bapak Ngadino yang selama ini bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun Tanjung Kasau-Sei Kari dinyatakan batal demi hukum dikarenakan diputuskan secara sepihak dan melanggar hukum. Oleh karena statusnya batal demi hukum, maka PHK tersebut dianggap tidak ada sehingga PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) wajib mempekerjakan kembali Bapak Ngadino seperti biasa.
Demikian ditegaskan oleh Advokat Suhairi, S.Sos., S.H., ASP., CLA., kepada sejumlah awak media, di Medan, Senin (16/11/2026).
Menurut Suhairi, PHK terhadap diri kliennya Bapak Ngadino dilakukan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) pada Tanggal 03 November 2026 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Nomor: 90/DIR/SKpts/2026 karena alasan menyalahgunakan wewenang sehingga dapat dikategorikan melakukan kesalahan berat.
Menanggapi Proses dan dasar alasan PHK tersebut, Suhairi menjelaskan bahwa sehubungan PHK baru diputuskan secara resmi pada Tanggal 03 November 2026, maka dasar hukum PHK wajib berpedoman pada Undang Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengingat Undang Undang dimaksud telah sah berlaku sejak 28 Oktober 2026 sementara keputusan PHK terhadap diri Bapak Ngadino baru dikeluarkan pada 03 November 2026.
Dengan demikian tegas Suhairi, PHK terhadap kliennya Bapak Ngadino tidak dibenarkan lagi secara mutlak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 melainkan wajib mematuhi ketentuan Pasal 228 ayat (7) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang secara tegas mensyaratkan bahwa PHK harus dibicarakan terlebih dahulu dalam forum Bipartit dan apabila salah satu pihak ada merasa keberatan maka PHK baru bisa dilakukan setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial.
“PHK yang diputuskan secara sepihak tanpa melalui mekanisme Bipartit dan tanpa adanya persetujuan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa atau mengikat”, ucap Suhairi dihadapan sejumlah awak media.
* Tidak Ada Lagi Istilah Pelanggaran Mendesak atau Kesalahan Berat
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para pekerja/buruh karena membolehkan pengusaha melakukan PHK secara serta merta terhadap pekerja/buruh yang dinilai melakukan kesalahan berat atau melakukan pelanggaran mendesak telah sirna seiring diberlakukannya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Undang Undang Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut, terminologi pelanggaran mendesak/kesalahan berat telah dihapus dan proses PHK semakin diperketat tidak bisa lagi dilakukan sewenang wenang.
Suhairi menjelaskan salah satu ketentuan PHK yang diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2026 adalah mengenai pekerja/buruh yang melanggar peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama (PKB) tidak boleh langsung di PHK oleh pengusaha/pemberi kerja melainkan harus terlebih dahulu didahului dengan pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP2, SP3 baru dibicarakan dalam forum Bipartit mengenai masalah putusan PHK nya.
* Minta Bapak Ngadino Dipekerjakan Kembali dan Nama Baiknya Dipulihkan
Bahwa sehubungan PHK yang dilakukan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) terhadap Bapak Ngadino dinyatakan batal demi hukum, selaku kuasa hukum dari Bapak Ngadino, Advokat Suhairi, S.Sos., S.H. ASP., CLA., mendesak Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) untuk segera mempekerjakan kembali Bapak Ngadino seperti biasa dan memulihkan nama baiknya yang telah tercoreng di mata masyarakat akibat keputusan PHK yang salah dari pihak PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda).
Mengakhiri perbincangannya dengan awak media, Suhairi minta kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) agar dalam menjalankan perseroan tetap mematuhi peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.













