Batu Bara, 14 November 2026
Pemeriksaan lapangan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kisaran atas dua perkara sengketa lahan di Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, memunculkan temuan serius berupa dugaan keterlibatan oknum notaris dan Kepala Desa Air Hitam dalam penerbitan dokumen yang tidak sesuai ketentuan hukum.
Pemeriksaan setempat ini merupakan pendelegasian dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terkait Perkara Nomor 271/Pdt.G/2026/PN Lbp dan Nomor 273/Pdt.G/2026/PN Lbp, yang menyengketakan lahan perkebunan sawit seluas sekitar 5,5 hektar. Dalam sidang pemeriksaan tersebut, pihak tergugat tidak hadir, sementara Kepala Desa Air Hitam selaku turut tergugat hadir dan menyatakan lahan tersebut adalah milik Lh alias Lie Weng Hai.
Perkara ini merupakan tindak lanjut dari beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dilaksanakan oleh pihak tergugat, di antaranya Putusan Nomor 431/Pdt.G/2025/PN Lbp juntho Kasasi Nomor 212/PDT/2025/PT MDN tanggal 8 Mei 2025, Nomor 4480 K/PDT/2025 tanggal 18 November 2025, serta Putusan Nomor 8/Pdt-G.S/K/2025/PN-Lbp tanggal 26 Juni 2025.
Dalam proses pemeriksaan lapangan, ditemukan indikasi kuat adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang melibatkan dua pihak. Pertama, seorang notaris berinisial ADA diduga menerbitkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 82 tanggal 30 Desember 2026, atas tanah seluas 38.997,60 meter persegi. Akta tersebut merujuk pada surat pernyataan pelepasan hak tahun 1996 yang diduga bermasalah secara substantif dan prosedural.
Kedua, Kepala Desa Air Hitam yang menjabat sebagai turut tergugat dalam perkara ini, diduga menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Silang Sengketa atas lahan sekitar 2 hektar atas nama pihak tergugat. Tindakan ini dinilai berpotensi melanggar Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena pejabat desa seharusnya menjaga netralitas dan kebenaran administrasi pertanahan, bukan justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakpastian hukum.
Kedua Oknum Telah Dilaporkan ke Lembaga Pengawas Masing-Masing
Atas dasar temuan tersebut, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya telah menempuh langkah hukum terhadap kedua pihak yang diduga terlibat.
“NOTARIS JUGA KITA LAPORKAN KE MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KEMENKUMHAM. ARTINYA KEDUA OKNUM YANG TERLIBAT MASING-MASING TELAH KITA LAPORKAN KE PIMPINAN ATAU LEMBAGA YANG MENGAWASINYA.” — tegas Ade Chandra, S.H., M.M.
Kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah telah disampaikan laporan dengan nomor 15/LBH-DSS/XI/26 tanggal 10 November 2026 terkait dugaan pelanggaran UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sementara itu, kepada Bupati Batu Bara telah dikirimkan laporan nomor 10/LBH-DSS/XI/2026 tanggal 7 November 2026 yang memuat dugaan tindak pidana pemalsuan surat serta pelanggaran aturan pemerintahan desa.
Ade Chandra menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku secara konsisten dan adil.
“Kami berharap Majelis Pengawas Notaris Daerah Kemenkumham dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan transparan. Masyarakat berhak atas kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Jika dokumen resmi negara dapat diterbitkan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, maka keadilan hukum akan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat luas.”
Pihak berharap kedua instansi terkait segera menindaklanjuti laporan tersebut guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan.
