SIBORONGBORONG — Polmas Poldasu
Polemik terkait penyelenggaraan kegiatan motocross dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara terus menjadi perhatian publik. Munculnya dua agenda otomotif dalam momentum yang berdekatan, khususnya di Kecamatan Siborongborong, dinilai berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak dikoordinasikan dengan baik.
Sorotan semakin mengemuka menyusul adanya surat peringatan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara terkait pelaksanaan kegiatan motocross yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat terkait adanya dua rekomendasi kegiatan yang disebut berkaitan dengan agenda otomotif tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban atau penjelasan resmi dari Bupati Tapanuli Utara.
Publik tentu berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar, mekanisme, serta pertimbangan pemberian rekomendasi terhadap kedua kegiatan tersebut. Klarifikasi diperlukan agar tidak muncul persepsi maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satu pendiri Ikatan Anak Siborongborong (IAS), Tongam Manalu, SH., MH., menyayangkan munculnya dualisme kegiatan motocross di tengah momentum yang selama ini telah menjadi bagian dari agenda masyarakat Siborongborong.
Menurut Tongam, setiap pihak seharusnya mengedepankan komunikasi, koordinasi dan kepentingan olahraga agar kegiatan yang semestinya menjadi hiburan masyarakat sekaligus wadah pembinaan atlet justru tidak berubah menjadi persoalan.
“Yang sangat kita sayangkan, bagaimana bisa ada dua kegiatan motocross atau otomotif di Tapanuli Utara, khususnya Siborongborong, dalam waktu yang sama, bahkan memperebutkan tropi dari orang yang sama,” ujar Tongam.
Ia menegaskan, persoalan penyelenggaraan jangan sampai berdampak kepada para pembalap, khususnya pembalap muda yang sedang membangun karier dan prestasi di dunia otomotif.
“Jangan sampai kepentingan individu mengorbankan generasi pembalap dan crosser muda. Mereka seharusnya mendapatkan ruang untuk berprestasi, bukan justru menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan penyelenggaraan,” tegasnya.
Tongam juga mengingatkan bahwa IAS dan IMI memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan kegiatan otomotif untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Selama kurang lebih 24 tahun, agenda otomotif pada 16 dan 17 Agustus telah menjadi bagian dari tradisi yang dijalankan di wilayah Tapanuli Raya.
“Selama 24 tahun, IAS bersama IMI telah menjaga tradisi penyelenggaraan kegiatan otomotif dalam rangka memeriahkan kemerdekaan. Tanggal 16 dan 17 Agustus sudah menjadi bagian dari agenda yang selama ini dijalankan di Tapanuli Raya,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, tradisi dan mekanisme organisasi yang telah berjalan selama puluhan tahun.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan IMI kepada Tapanuli Utara, khususnya Siborongborong, merupakan amanah yang harus dijaga bersama.
“Kita berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Siborongborong, dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan IMI selama ini. Amanah yang sudah puluhan tahun kita pegang jangan sampai hilang hanya karena kepentingan sesaat,” katanya.
Lebih jauh, Tongam mengingatkan bahwa IAS tidak semata-mata dibangun sebagai wadah kegiatan otomotif. Organisasi tersebut, menurutnya, memiliki sejarah sosial yang berkaitan erat dengan upaya memperkuat kembali persaudaraan masyarakat Siborongborong.
“Kita tidak boleh melupakan sejarah. IAS lahir dari semangat untuk menjalin kembali persaudaraan masyarakat Siborongborong. Pada masa lalu, masyarakat pernah mengalami situasi perpecahan yang berdampak pada kehidupan sosial, bahkan mengorbankan nyawa dan harta. Karena itu, jangan sampai perbedaan kepentingan dalam kegiatan otomotif kembali menciptakan perpecahan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah, IMI, panitia penyelenggara serta seluruh pihak terkait dapat duduk bersama mencari solusi terbaik. Menurutnya, perbedaan agenda seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi, bukan justru menimbulkan konflik yang berpotensi merugikan atlet dan masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang terpenting adalah pembalap bisa bertanding, masyarakat bisa menikmati hiburan, dan nama baik Tapanuli Utara serta Siborongborong tetap terjaga,” pungkas Tongam.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai dasar penerbitan rekomendasi serta penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut.
