TAPANULI UTARA – TABLOIDPOLMASPOLDASU.ID
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui restrukturisasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Addendum Perjanjian Pinjaman PEN Tahun 2020 oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Faaris Pranawa, di Kantor Pusat PT SMI, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Dalam penandatanganan tersebut, Bupati didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara, Josua Hutabarat. Melalui addendum itu disepakati perubahan jangka waktu pengembalian pinjaman dari semula 8 tahun menjadi 15 tahun.
Perpanjangan tenor pinjaman ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan skema pembayaran yang lebih panjang, beban cicilan bulanan yang ditanggung APBD berkurang secara signifikan sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat.
Bupati Tapanuli Utara menyampaikan bahwa restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan.
“Restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya nyata Pemkab Tapanuli Utara untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran. Dengan tenor yang lebih panjang dan beban bulanan yang lebih proporsional, Pemkab memiliki ruang gerak fiskal yang lebih lega untuk mendanai program pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Dari total pinjaman PEN Tahun 2020 sebesar Rp319,2 miliar, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyelesaikan kewajiban pembayaran sebesar Rp141,8 miliar. Adapun sisa kewajiban sebesar Rp177,3 miliar kini akan dibayarkan melalui skema baru yang lebih ringan sesuai hasil restrukturisasi.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, mulai Januari 2027 hingga Desember 2035, Pemkab Tapanuli Utara akan melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1,64 miliar per bulan. Skema baru ini diyakini mampu menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan keberlanjutan berbagai program pembangunan.
Langkah restrukturisasi pinjaman PEN ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan postur APBD yang lebih longgar, pemerintah optimistis pembangunan di berbagai sektor dapat terus berjalan secara berkesinambungan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi, sehingga Kabupaten Tapanuli Utara tetap memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
