Jakarta – Tabloidpolmaspoldasu.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penanganan dampak bencana secara berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan resmi antara Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta, Selasa (21/04/2026).
Pertemuan strategis tersebut menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai program prioritas Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta penanganan pascabencana hidrometeorologi yang beberapa waktu terakhir berdampak pada masyarakat di sejumlah wilayah Taput.
Turut hadir dalam agenda tersebut jajaran pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tapanuli Utara serta Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam kesempatan itu, Bupati JTP menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI atas respon cepat pemerintah pusat dalam membantu masyarakat Tapanuli Utara yang terdampak bencana hidrometeorologi. Menurutnya, dukungan Kemensos sangat membantu percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Bantuan yang telah disalurkan meliputi santunan bagi korban meninggal dunia dan korban luka-luka, bantuan jaminan hidup bagi warga terdampak, bantuan isian perabot rumah tangga, hingga bantuan stimulan ekonomi untuk membantu masyarakat kembali bangkit pascabencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial, terutama dalam memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan penanganan yang layak dan berkelanjutan,” ujar Bupati Tapanuli Utara.
Selain membahas penanganan bencana, Bupati JTP juga menyampaikan sejumlah usulan strategis yang dinilai sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bentuk penguatan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati secara langsung menyerahkan proposal perubahan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Pariksabungan dengan luas lahan sekitar ±15 hektare.
Lahan tersebut merupakan aset resmi milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah bersertifikat dan dipersiapkan secara khusus untuk pengembangan sektor pendidikan dan sosial masyarakat. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan perluasan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) agar semakin banyak masyarakat kurang mampu yang memperoleh jaminan layanan kesehatan secara layak dan berkelanjutan.
Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan kelompok ekonomi rentan.
Tidak hanya itu, Pemkab Taput juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kabupaten. Kehadiran Puskesos diharapkan menjadi garda terdepan dalam mempercepat pelayanan sosial, menyederhanakan penanganan keluhan masyarakat, serta memperkuat integrasi program perlindungan sosial secara terpadu.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyambut baik langkah proaktif dan koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menilai, sinergi seperti ini sangat penting untuk memastikan program-program perlindungan sosial dari pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pihak Kementerian Sosial, lanjutnya, berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh usulan tersebut sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku, demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh daerah, termasuk Tapanuli Utara.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap berbagai program prioritas yang telah diajukan dapat segera terealisasi, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil demi terwujudnya Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan sejahtera.
