HUMBAHS, Polmas
Dana desa bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menyangkut hidup-mati pembangunan akar rumput. Hal itu menjadi sorotan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Aula Huta Mas, Doloksanggul, Jumat lalu. Workshop ini tak main-main, menghadirkan langsung Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, bersama deretan pejabat strategis lintas kementerian dan lembaga.
Dalam paparannya, Martin Manurung menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan undang-undang terkait keuangan desa.
“Dana desa harus mencapai tujuannya: pembangunan demi kemakmuran rakyat. Tanpa pengawasan, kita hanya membuka peluang persoalan hukum,” tegasnya di hadapan para kepala desa, camat, dan pimpinan OPD Humbahas.
Workshop yang juga disiarkan secara daring ini mengangkat sejumlah topik kritis. Kepala KPPN Balige, Oktana Yudha Sakti, membongkar mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa. Sementara Indra Khaira Jaya dari BPKP Pusat mengingatkan: “Desa sejahtera butuh tata kelola yang gotong royong, bukan asal serap anggaran.”
Kritik juga datang dari peserta. Beberapa kepala desa mengeluhkan masih minimnya pemahaman teknis soal pelaporan, yang kerap membuat mereka rentan diperiksa, meski tanpa niat korupsi.
Berliana Simatupang dari Dinas PMD Provinsi Sumut menjawabnya dengan memaparkan peran penting daerah dalam pembinaan kewenangan desa.
Asisten Administrasi Umum Pemkab Humbahas, Tua Marsatti Marbun yang hadir mewakili Bupati, tak menampik adanya tantangan di lapangan.
“Workshop ini penting agar pengelolaan dana desa tidak lagi jadi beban, tapi berkah pembangunan yang nyata,” ujarnya.
Tujuan workshop ini, menurut BPKP Sumut, bukan hanya memberi pemahaman teknis, tapi juga mendorong transformasi ekonomi desa dan penguatan SDM secara berkelanjutan.
Namun pertanyaannya tetap menggantung: Sudahkah dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan warga? Atau justru tercecer di meja birokrasi dan tumpul di ujung implementasi?
Workshop ini adalah awal, bukan akhir. Jika hasilnya tak ditindaklanjuti dengan aksi konkret dan transparansi, maka forum-forum seperti ini hanya akan jadi rutinitas seremonial tanpa dampak.
