Batu Bara, (Polmas)
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Batu Bara menyoroti isu strategis terkait penyelesaian nasib 4.994 Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Ketua Fraksi PKS H.M. Abduh Afriyan Marpaung, S.K.M., dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara, Jumโat (01/08/2025) menegaskan Pemerintah Daerah harus secepatnya mengambil langkah langkah solutif terkait nasib 4.994 Tenaga Honorer agar mereka mendapatkan kepastian hukum soal status dan kedudukannya.
Masih dalam penyampaian Pandangan Umumnya, Fraksi PKS juga minta kepada Pemerintah Daerah untuk menjelaskan upaya konkrit yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer tersebut yang jumlahnya hampir mencapai 5000 orang.
“Kami minta penjelasan sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap penyelesaian tenaga honorer yang jumlahnya cukup besar. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga menyangkut nasib dan kepastian masa depan ribuan tenaga non-ASN yang selama ini turut berkontribusi besar dalam pelayanan publik,” sebut Abduh menegaskan.
Fraksi PKS menekankan pentingnya transparansi dan roadmap penyelesaian yang jelas, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong penghapusan tenaga honorer dan penguatan sistem ASN berbasis merit.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu momen penting bagi Fraksi-Fraksi di DPRD untuk menyampaikan sikap dan pandangan mereka terhadap arah kebijakan anggaran perubahan tahun berjalan.
Sekedar memberikan informasi, Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara atas KUPA-PPAS P. APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung Jumat (01/08/2025) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tengku Rodial, S.H. dan dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, tamu dan undangan lainnya. Jalannya Rapat Paripurna dilaporkan berjalan aman, tertib, dan lancar.
