KETIKA APARAT PENEGAK HUKUM DINILAI BELUM MAMPU MENGUNGKAP SINDIKAT NARKOBA YANG BEROPERASI DI LABUHANBATU SELATAN

 

 

Oleh Tuppal Siburian, S.T.

Wartawan Tabloid Polmas Poldasu

 

Ancaman bahaya narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, kini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Peredaran barang haram ini tidak lagi terjadi secara sembunyi-sembunyi di sudut-sudut gelap, melainkan telah merambah hingga ke pemukiman warga, pusat-pusat keramaian, bahkan menyasar kalangan remaja dan pekerja usia produktif. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa narkotika merupakan musuh bersama yang penanganannya menjadi prioritas nasional demi melindungi segenap bangsa Indonesia. Di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketentuan tersebut seakan belum berjalan optimal, karena di tengah masifnya peredaran yang terlihat nyata, publik dihadapkan pada kenyataan pahit: aparat penegak hukum dinilai belum mampu menembus tembok tebal yang diduga melindungi jaringan sindikat narkoba di daerah ini.

 

Masyarakat kerap melihat penangkapan demi penangkapan diumumkan di media massa. Namun jika dicermati lebih dalam, sebagian besar yang diamankan hanyalah para pengguna, kurir tingkat bawah, atau pengedar eceran. Sementara itu, tokoh-tokoh kunci, bandar besar, dan pihak-pihak yang diduga mengendalikan alur distribusi di wilayah ini seakan masih belum tersentuh proses hukum. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau menjual narkotika dalam skala besar dapat dikenakan pidana berat, serta mewajibkan aparat menelusuri hingga ke akar jaringan dan sumber permodalan. Fenomena di Labuhanbatu Selatan ini memicu pertanyaan mendasar di tengah publik: apakah aparat penegak hukum memang masih memerlukan penguatan alat bukti dan dukungan kewenangan, atau terdapat faktor lain yang sedang menghambat pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan?

 

Kondisi penanganan yang dinilai belum menyentuh akar permasalahan ini berdampak langsung pada persepsi dan kepercayaan publik. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P3GN) Tahun 2020–2024 secara jelas mengamanatkan sinergi lintas lembaga, penindakan yang menyeluruh, serta pelibatan pemerintah daerah dan unsur masyarakat secara aktif dalam upaya pemberantasan narkoba. Namun di Labuhanbatu Selatan, ketika jaringan diduga masih terus beroperasi, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa regulasi tersebut belum dijalankan secara konsisten. Hal ini memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dirasakan belum sepenuhnya berimbang di mana proses hukum terlihat lebih banyak menjangkau pihak-pihak di tingkat paling bawah dalam rantai distribusi narkotika, sementara pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan terbesar belum tersentuh secara signifikan.

 

Dampak dari kondisi ini sangat terasa dalam kehidupan sosial masyarakat Labuhanbatu Selatan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa kerusakan akibat narkoba mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional yang semuanya kini mulai terlihat nyata di daerah ini. Tingkat penyalahgunaan yang tinggi mengancam masa depan remaja dan menurunkan produktivitas generasi penerus daerah. Maraknya pencurian hingga kejahatan dengan kekerasan di pemukiman warga diduga turut dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk membeli zat terlarang. Tak kalah mengkhawatirkan, masyarakat menjadi ragu untuk menyampaikan laporan atau informasi karena khawatir akan keamanan identitas maupun efektivitas tindak lanjut yang dilakukan sebuah sinyal bahwa kepercayaan terhadap institusi penegak hukum sedang diuji, padahal regulasi mewajibkan perlindungan maksimal bagi saksi dan pelapor.

 

Fakta di lapangan justru memperlihatkan bahwa kesadaran dan keberanian masyarakat sipil ternyata jauh lebih terasa: pada Sabtu, 15 Agustus 2026, puluhan ibu-ibu perwiritan dari Dusun Sumber Sari I dan Dusun Sumber Sari II, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berinisiatif bangkit, turun langsung ke lapangan, dan berhasil meluluhlantakkan sarang narkoba yang selama ini meresahkan warga di wilayah mereka. Namun aksi heroik tersebut seolah hanya dijadikan panggung sesaat yang dimanfaatkan sekadar untuk pencitraan: pada malam harinya, Kanit I Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan memang melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Sumber Sari II sebuah langkah yang dinilai sekadar “ecek-ecek”, seolah hanya untuk memberi kesan bahwa aparat telah bekerja merespons aspirasi warga, padahal penangkapan tersebut tidak menyentuh inti jaringan maupun bandar yang mengendalikan peredaran di wilayah itu. Langkah yang terkesan reaktif dan simbolik ini semakin mempertegas dugaan bahwa penindakan hukum belum dijalankan secara sungguh-sungguh, melainkan sekadar bentuk pengakuan palsu yang dimaksudkan agar keberanian emak-emak terlihat dihargai di atas kertas, sementara sindikat inti tetap dibiarkan leluasa beroperasi di balik layar kekuasaan yang tak tersentuh.

 

Guna memutus mata rantai jaringan narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pendekatan penanganan konvensional dinilai tidak lagi memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan hukum yang kuat untuk menelusuri aliran dana dan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika instrumen yang sangat krusial untuk membongkar jaringan hingga ke hulu. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan strategi penindakan di tingkat lokal, pengawasan ketat dari institusi berwenang di tingkat pusat, serta pelibatan lembaga pengawas independen yang objektif. Penindakan hukum yang sesungguhnya diharapkan dapat lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana dan pembongkaran jaringan secara menyeluruh, bukan sekadar berorientasi pada angka penangkapan pelaku tingkat bawah. Tanpa komitmen tegas dan langkah strategis yang berani memaksimalkan seluruh instrumen hukum yang tersedia, masa depan masyarakat Labuhanbatu Selatan dikhawatirkan akan terus berada di bawah bayang-bayang ancaman kejahatan narkotika.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *