PADANG LAWAS
Himpunan Mahasiswa Padang Lawas (HIMAPALAS) Riau menyoroti persoalan darurat sampah di Kabupaten Padang Lawas yang hingga kini membutuhkan penanganan serius. Penumpukan sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kondisi ini menjadi catatan serius terhadap kinerja pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Padang Lawas.
Sekretaris Jenderal HIMAPALAS Riau, Yadi Suhadi, menegaskan bahwa Kadis DLHK Padang Lawas, Muhammad Khaidir Harahap, harus bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada publik. Berdasarkan dokumen KUA 2026, cakupan rumah tangga yang memperoleh pelayanan penuh pengumpulan sampah pada 2024 baru mencapai 15,90 persen. Bahkan, pada Januari 2026 pernah diberitakan penumpukan sekitar 150 ton sampah menuju TPA Desa Surodingin. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pelayanan persampahan.
HIMAPALAS Riau juga mempertanyakan transparansi anggaran DLHK TA 2026, termasuk alokasi sekitar Rp2 miliar dari DAU untuk pengelolaan sampah berbasis TPS di Desa Surodingin. Publik berhak mengetahui rincian perencanaan, penggunaan, dan realisasi anggaran tersebut. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah telah dialokasikan, tetapi persoalan sampah masih terus menjadi keresahan masyarakat.
Sorotan juga diarahkan pada anggaran pengadaan mesin pengolahan atau pemusnah sampah. HIMAPALAS Riau mendesak DLHK menjelaskan nilai anggaran, sumber pembiayaan, proses pengadaan, pihak penyedia, spesifikasi, serta status operasional mesin tersebut. Jika pengadaan telah direalisasikan, di mana keberadaannya dan apa manfaat nyatanya bagi masyarakat? Jangan sampai program pengadaan hanya tercatat di atas kertas tanpa hasil yang dapat dirasakan.
Tuntutan transparansi tersebut berlandaskan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. HIMAPALAS Riau meminta seluruh dokumen anggaran dan realisasi kegiatan dibuka kepada publik. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan bukti, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.
Yadi Suhadi menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan janji penanganan sampah tanpa menunjukkan hasil nyata. Kadis DLHK harus menjawab keresahan masyarakat dengan data, keterbukaan, dan tindakan konkret.
Jangan sampai anggaran terus berjalan, tetapi sampah tetap menumpuk. Uang rakyat harus menghasilkan manfaat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan pertanggungjawaban.
