Langkat-PolmasPoldasu.id
Proyek Revitalisasi Milyaran Rupiah di SMP Negeri 1 Tanjung Pura tepatnya di jalan Merdeka Kelurahan Pekan Tanjung Pura kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatra Utara jadi sorotan Publik,diduga Minimnya Transparansi dan Pengawasan.
Berdasarkan Pantauan awak Media dilapangan,Senin (4/5/2026) di papan proyek tertera,bahwa kegiatan tersebut merupakan Bantuan dari Pemerintah Pusat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.496.279.000 Miliyar yang bersumber dari dana APBN,Tahun Anggaran 2026, dan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).Namun di balik besarnya anggaran tersebut, muncul tanda tanya terkait transparansi dan Minimnya pengawasan di lapangan.
Berdasarkan Pantauan Awak Media di lokasi proyek,tidak ditemukan Konsultan Pengawas maupun Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Pura, Selaku penanggung jawab Proyek yang bisa dikonfirmasi, Sementara Kepala pelaksana kegiatan.H.Amrien Manday yang berada diseberang jalan proyek,Saat ditanya terkait Pengawasan dan ketidak beradaan konsultan dilokasi pekerjaan,ia mengatakan “Konsultan tidak masuk,Tapi dia sering datang”ujarnya,ketika ditanya lagi berapa jumlah Ruang sekolah yang direhabilitasi ,”Saya lupa”liat aja ada disitu” “Pungkasnya kepada awak media.
Kondisi ini dinilai sangat janggal.pasalnya Proyek bernilai miliaran rupiah seharusnya diawasi secara ketat dan terbuka terhadap publik.selain itu kejanggalan juga terlihat dipelank Proyek biasanya waktu pelaksana 90 hari kalender namun disana tertera waktu pelaksana pekerjaan selama 150 hari kalender
Ironisnya lagi Pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini diduga ada unsur Nepotisme,menurut informasi yang beredar Ketua P2SP Surkani.SE yang juga selaku Komita SMPN 1 Tanjung Pura diduga mengondisikan kepala Pelaksana Proyek,H.Amrien Manday yang merupakan Pamannya sendiri tanpa memperdulikan kopetensi maupun Profesionalisme
Selain itu dugaan pengabaian K3,juga terlihat,Para pekerja disana diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal anggaran untuk hal tersebut seharusnya tersedia.
Hal ini memperkuat dugaan adanya masalah dalam pelaksanaan proyek dan lemahnya pengawasan,untuk itu masyarakat mendesak pihak terkait, baik dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun aparat pengawas internal pemerintah,untuk segera turun kelapangan, guna memastikan Anggaran Pendidikan yang nilainya cukup pantastis tersebut dapat terkelola dengan Transparan,akuntabel dan Propesional dan hasilnya bisa bermampaat bagi masyarakat,dan jangan sampai proyek
Yang nilainya miliyaran rupiah ini justru meninggalkan persoalan di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan,Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Pura Ashabul Yaman.S.Pd. selaku penanggung jawab Proyek belum dapat dihubungi atau ditemui secara langsung guna meminta konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut terkait adanya proyek revitalisasi di sekolahnya.
