Taput – Tabloidpolmaspoldasu.id
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., mendampingi kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Senin (20/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan percepatan penanganan pascabencana berjalan sesuai target serta memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak.
Turut hadir dalam peninjauan itu Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait yang turut memantau perkembangan pembangunan di lapangan.
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Dolok Nauli merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam mendukung masa transisi menuju pemulihan total pascabencana.
Menurutnya, pembangunan tahap awal sebanyak 70 unit rumah saat ini telah menunjukkan progres yang signifikan dan ditargetkan selesai pada Mei 2026 agar segera dapat ditempati oleh masyarakat. Sementara itu, 33 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan, sehingga total keseluruhan Huntap yang disiapkan mencapai 103 unit.
“Pembangunan tahap pertama sebanyak 70 unit sudah berjalan dengan baik dan kami targetkan selesai pada Mei 2026. Setelah itu masyarakat sudah bisa menempati rumah tersebut. Sedangkan 33 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Jadi total keseluruhan ada 103 unit yang disiapkan,” ujar Letjen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan di lokasi.
Ia juga menekankan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, pemerintah memastikan seluruh warga terdampak tetap mendapatkan perhatian dan dukungan. Saat ini, sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) menempati Hunian Sementara (Huntara), sementara sebagian lainnya tinggal di rumah kerabat dengan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan.
“Bantuan Dana Tunggu Hunian ini sudah masuk pengajuan tahap kedua untuk periode April hingga Juni. Kita berharap pada Juni nanti seluruh warga sudah dapat pindah ke Huntap sehingga bantuan ini tidak perlu diperpanjang lagi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara siap mendukung penuh keberlangsungan hunian baru tersebut dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang agar warga dapat tinggal dengan nyaman dan aman.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan tersedianya sarana air bersih, jaringan listrik, sistem drainase yang baik, hingga akses jalan di dalam kawasan hunian tetap tersebut.
“Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyediakan fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, drainase, dan jalan di dalam kompleks hunian. Untuk penentuan unit rumah nantinya akan dilakukan melalui sistem undi nomor agar adil dan transparan bagi seluruh calon penghuni,” jelas Wabup.
Terkait legalitas aset, Pemkab Tapanuli Utara juga menegaskan bahwa sertifikat tanah dan bangunan akan bersifat kolektif selama 10 tahun pertama sebelum nantinya diterbitkan menjadi sertifikat pribadi bagi masing-masing penerima.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis guna mencegah penyalahgunaan maupun pengalihan kepemilikan aset bantuan kepada pihak lain, sehingga bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Sebagai bentuk partisipasi dan sinergitas masyarakat, Kepala Desa Dolok Nauli turut menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan gotong royong massal di area Huntap guna mempersiapkan lingkungan hunian yang bersih, nyaman, dan asri sebelum serah terima resmi dilakukan pada Mei mendatang.
Dengan progres pembangunan yang dinilai sangat positif oleh Kepala BNPB RI, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Tapanuli Utara dapat berjalan maksimal dan menjadi salah satu model penanganan bencana yang efektif, cepat, serta terintegrasi di Sumatera Utara.
