Tapanuli Utara – TB. Polmas Poldasu
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Gedung Sopo Partukoan, Kamis (26/03/2026).
Kegiatan strategis tahunan ini dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, yang hadir didampingi Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan. Turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ardan Noor, serta unsur Forkopimda, OPD, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati JTP Hutabarat menegaskan bahwa akurasi dan validasi data menjadi kunci utama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan substansial masyarakat. Perencanaan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus ditopang oleh data yang akurat dan terverifikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni pembangunan infrastruktur strategis, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi hal mutlak dalam mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan. “Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, agar hasil perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung.
“Setiap program harus terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada program yang hanya bersifat seremonial tanpa dampak,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ardan Noor, menyampaikan komitmen dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Kami akan terus mendukung dan melakukan pengawasan serta evaluasi agar program pembangunan di Tapanuli Utara berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan provinsi,” ungkapnya.
Musrenbang RKPD 2026 ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM dan tokoh masyarakat, yang berharap agar perencanaan pembangunan ke depan semakin partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dengan digelarnya Musrenbang ini, diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terarah, dan berkelanjutan, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara secara menyeluruh.
