Medan — TB. Polmas Poldasu
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI yang digelar di Hotel Grand City Hall Medan, Jumat (3/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pembahasan pada dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat di kawasan Danau Toba.
Rapat dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain para Bupati se-Kawasan Danau Toba, tokoh masyarakat adat, perwakilan lembaga pemerhati HAM, serta sejumlah mitra kerja Komisi XIII DPR RI, seperti Komnas HAM, LPSK, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya di wilayah sekitar Danau Toba yang memiliki nilai strategis sebagai warisan alam dan budaya dunia.
“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kami berharap proses ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarinstansi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan keadilan sosial di kawasan Danau Toba,”
ujar Dr. Deni dalam sambutannya.
Selain membahas isu dugaan pelanggaran HAM, rapat tersebut juga mengangkat tema besar:
“Penguatan Supremasi Hukum, Keimigrasian, Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, serta Perlindungan Saksi dan Korban di Sumatera Utara dalam Menjawab Tantangan Aktual demi Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum.”
Melalui forum ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan dan langkah konkrit untuk menyelesaikan berbagai persoalan di kawasan Danau Toba, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam membangun wilayah yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
