Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto harus mengganti SS selaku Kordinator Propinsi Tenaga Ahli Pendamping Desa karena terindikasi terlibat dalam permainan pungutan liar di lingkungan Pendamping Desa,
Dalam melakukan Punglinya terindikasi dengan berapa cara, Memerintahkan Kordinator Kabupaten (Korkab) untuk memanggil berapa PD dan PLD yang berkeinginan untuk untuk bertahan dan Promosi dengan membayar berapa yang dengan besaran 4 bulan Gaji yang diterima, jika tidak mau maka di ancam akan di berhentikan,
Kalaupun mau memberi uang tersebut, maka PD dan PLD di tekan untuk tidak berbicara pada siapapun tentang pungli, mereka takut untuk bicara , untuk membuktikan informasi ini Yandri Susanto bisa membentuk dan menurunkan Tim khusus yang bekerja senyap turun ke DDaerah di Sumut Seperti di Kabupaten Asahan, Batubara, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Ucap Hendrik Pulungan Kordinator Lembaga kajian Pemberantasan Korupsi (LKPK) Sumatera Utara
Kita siap mendampingi Tim Tersebut dan menunjukan Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) tetapi ada jaminan setelah mereka memberi keterangan dan Bukti bukti tentang indikasi Pungli yang di lakukan SS melalui orang Kepercayaannya tersebut mereka tetap dipertahankan Sebagai PD dan PLD karena itu sumber rezeki untuk menghidupi keluarga karena itu juga mereka takut selama ini. Tegas Hendrik
Apalagi SS selalu menakuti dengan kedekatannya sama ALH selaku Tokoh Partai Amanat Nasional yang mengklaim sangat Dekat Ketua DPW PAN Sumatera Utara Syah Affandin dan Stafsus Menteri Desa PDT Yahdil Abdi Harahap,
memang Info yang beredar berapa kali ALH membawa SS untuk bertemu Stafsus Mendes PDT di Jakarta bahkan saat kunjungan kerja Mendes PDT Yandri Susanto berapa bulan yang lalu di Kota Medan SS selaku TAPM Propinsi sempat makan siang dengan Stafsus Tersebut, dan Fhoto itulah untuk menakuti Pendamping Desa di Sumatera Utara.Ungkap Tokoh Anti Korupsi Sumut ini.
