Oleh: IBNUL FANDIKA, S.E., M.Pd.
Investasi industri merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada kawasan industri strategis yang terintegrasi dengan Pelabuhan Internasional. Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Batu Bara dan Sumatera Utara. Namun, dalam implementasinya, kawasan ini masih menghadapi tantangan serius berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berulang, baik dalam bentuk aksi demonstrasi, tekanan kelompok, maupun konflik sosial berbasis kepentingan sempit.
Menurut World Bank (2019), stabilitas sosial dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam keputusan investasi jangka panjang. Ketika suatu wilayah dipersepsikan tidak aman dan tidak kondusif, investor cenderung menunda bahkan membatalkan rencana pengembangan usahanya.
Beberapa industri yang telah beroperasi di Kuala Tanjung mengakui adanya tekanan sosial dari oknum dan kelompok tertentu yang menjadikan aksi demonstrasi sebagai alat negosiasi berbasis gengsi dan kepentingan kelompok. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas operasional perusahaan, tetapi juga berujung pada sanksi terhadap tenaga kerja lokal yang terlibat, sehingga semakin meminggirkan posisi generasi muda setempat.
Dalam konteks Hubungan Industrial, ditemukan pula fenomena resistensi sebagian tenaga kerja lokal terhadap sistem kerja profesional. Sikap defensif dan penolakan terhadap pembinaan, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu mandor perusahaan swasta di KIKT, mencerminkan lemahnya etos kerja dan kesiapan sumber daya manusia lokal. Becker (1993) menegaskan bahwa kualitas modal manusia tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh sikap, disiplin, dan kesiapan untuk berkembang.
Akumulasi pengalaman negatif tersebut menimbulkan trauma institusional bagi perusahaan terhadap tenaga kerja tempatan, yang pada akhirnya berdampak pada preferensi industri untuk merekrut tenaga kerja dari luar daerah.
Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kuala Tanjung semakin diperparah oleh eksposur negatif melalui media sosial dan mesin pencari daring. Informasi mengenai aksi demonstrasi, isu pencemaran lingkungan, dan konflik sosial lebih dominan muncul dibandingkan narasi positif pembangunan kawasan industri.
Dalam teori kepastian hukum, North (1990) menyatakan bahwa ketidakpastian yang bersumber dari lingkungan sosial dan kelembagaan akan meningkatkan risiko investasi dan menurunkan minat pelaku usaha. Hal ini tercermin dari kasus beberapa investor yang semula tertarik berinvestasi di KIKT—terutama karena kedekatannya dengan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung yang secara signifikan menekan biaya logistik—namun akhirnya membatalkan rencana tersebut.
Berdasarkan informasi dari konsultan independen, faktor utama pembatalan investasi adalah ketiadaan jaminan keamanan dan stabilitas sosial dari pengelola kawasan, meskipun lahan siap bangun seluas ±59 hektare telah disediakan oleh PT Prima Pengembang Kawasan (PPK). Investor kemudian memilih ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang berada di Kabupaten Simalungun yang dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan iklim sosial yang kondusif.
Berbagai tokoh masyarakat di Kuala Tanjung telah berupaya mendorong perubahan paradigma kelompok pemuda dan masyarakat agar bertransformasi dari pihak yang berhadap-hadapan dengan industri menjadi mitra strategis pembangunan. Namun hingga saat ini, sinergi tersebut belum terwujud secara nyata.
Konsep social license to operate menekankan bahwa keberlanjutan industri sangat bergantung pada penerimaan sosial masyarakat sekitar (Prno & Slocombe, 2012). Sebaliknya, masyarakat juga memerlukan industri sebagai sarana peningkatan kesejahteraan. Ketika hubungan ini didominasi oleh ancaman, pemaksaan kehendak, dan politik tekanan, maka yang terjadi adalah kerugian kolektif.
Pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam menyatukan elemen masyarakat, kelompok pemuda, dan dunia usaha dalam satu arah kebijakan pembangunan. Sinergi berbasis satu komando sosial diperlukan untuk membangun program pembinaan generasi muda melalui pelatihan kompetensi, pembentukan karakter, dan penguatan etika kerja.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal diyakini mampu mengubah pola pikir dari pendekatan konfrontatif menuju pendekatan negosiasi dan kemitraan. Perubahan kesadaran sosial memang membutuhkan waktu, kesabaran, serta kerja sama lintas aktor (Todaro & Smith, 2015).
Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berulang di Kuala Tanjung telah menciptakan persepsi negatif terhadap iklim investasi, khususnya di Kawasan Industri Kuala Tanjung. Demonstrasi berbasis gengsi dan kepentingan kelompok tidak hanya merugikan industri, tetapi juga berdampak langsung pada semakin terpojoknya tenaga kerja lokal. Tanpa pembenahan serius terhadap kualitas SDM, sinergi kelembagaan, dan stabilitas sosial, potensi strategis KIKT akan terus tertinggal dibandingkan kawasan industri lain.
Sudah saatnya pendekatan pembangunan di Kuala Tanjung bergeser dari narasi kekuatan dan tekanan menuju dialog, negosiasi, dan kemitraan berkelanjutan demi masa depan generasi muda dan kesejahteraan masyarakat.
* Penulis adalah Penggiat Pendidikan Non Formal & Pemberdayaan Masyarakat, tinggal di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.
