Madina polmas Poldasu
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai sektor, anggaran perjalanan dinas (perdin) DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi sorotan. SATMA AMPI Madina mendesak agar anggaran tersebut dievaluasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya infrastruktur jalan, menjadi prioritas.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, meminta Sekretariat DPRD Madina membuka rincian anggaran perjalanan dinas yang disebut mencapai Rp7,7 miliar serta menjelaskan dasar perhitungannya kepada publik.
“Ketika berbagai sektor dituntut berhemat, anggaran perjalanan dinas juga harus dievaluasi secara rasional. Kami mengusulkan agar perdin dicukupkan sekitar Rp7,7 miliar dan mendorong alokasi Rp10 miliar untuk pembangunan serta perbaikan jalan kabupaten, sesuai kemampuan keuangan daerah dan mekanisme penganggaran yang berlaku,” tegas Saleh.
Menurutnya, jalan yang layak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari kelancaran ekonomi hingga akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan secara transparan, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
Saleh juga meminta Sekwan DPRD Madina, Rahmad Rizki Ramadhan, memberikan penjelasan terbuka terkait anggaran tersebut. Konfirmasi telah disampaikan pada 17 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB melalui telepon dan WhatsApp, tetapi hingga rilis ini disusun belum ada tanggapan. Ruang klarifikasi tetap terbuka demi pemberitaan yang berimbang.
“Jangan hanya meminta masyarakat memahami efisiensi, sementara kebutuhan dasar mereka masih menunggu. Jika anggaran dapat dihemat tanpa mengganggu tugas kedewanan, prioritaskan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat!” tutup Muhammad Saleh.
