Labuhanbatu Selatan | Tabloid Polmas Poldasu
Di tengah tuntutan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, muncul indikasi aktivitas pembiayaan yang memerlukan kajian mendalam di lingkungan Kebun PTPN IV Regional I PalmCo Aek Torop, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sorotan utama tertuju pada Unit Koperasi Kebun (UKK) yang secara hakiki berkedudukan sebagai wadah pengembangan ekonomi anggota dan sarana peningkatan kesejahteraan pekerja, yang kini diduga mengelola sumber pendanaan yang tidak lagi murni berasal dari kontribusi modal anggotanya sendiri.
Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun, terdapat dugaan kuat aliran dana dari pihak swasta berinisial JN yang dikenal luas sebagai pemilik Optik Mandiri Cikampak masuk ke dalam struktur keuangan UKK Aek Torop. Dana tersebut kemudian diduga disalurkan kembali dalam bentuk fasilitas pinjaman kepada para karyawan di lingkungan kebun. Apabila hal ini benar terjadi, maka persoalan yang timbul bukan sekadar ketersediaan akses pembiayaan bagi pekerja, melainkan pertanyaan mendasar mengenai aspek hukum dan administrasi: siapa pemilik sah dana tersebut, instrumen hukum apa yang melandasi penempatannya, pihak manakah yang menanggung risiko apabila terjadi gagal bayar, serta berdasarkan keputusan organisasi yang bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana tersebut dilaksanakan.
Secara normatif, kedudukan koperasi di Indonesia diatur dalam Undang‑Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan asas bahwa koperasi dibentuk, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh anggotanya demi kepentingan bersama. Konsekuensi logis dari asas ini menjadikan modal koperasi bersumber utama dari anggota, sehingga koperasi pada dasarnya tidak berwenang menerima investasi atau titipan dana murni dari pihak yang bukan anggota untuk kemudian diputar dan disewakan atau dipinjamkan secara komersial kepada anggotanya sendiri.
Landasan hukum ini semakin dipertegas dengan berlakunya Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang juga mengatur lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip pembedaan fungsi sangat jelas: apabila dana yang dikelola sepenuhnya milik anggota sendiri, pengaturannya berada di bawah naungan Undang‑Undang Perkoperasian dan instansi yang membidangi koperasi. Akan tetapi, apabila koperasi menerima dana dari pihak yang bukan anggota untuk dikelola dan disalurkan kembali secara komersial, aktivitas tersebut secara substansial telah masuk ke dalam kategori kegiatan jasa keuangan yang wajib memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Tanpa adanya izin yang sah, aktivitas demikian berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang‑undangan di sektor keuangan.
Ditinjau dari aspek kepemilikan, pengusaha luar tidak memiliki kedudukan hukum untuk menanam modal sebagai pemilik koperasi, mengingat keanggotaan koperasi terbatas pada perorangan yang memenuhi syarat. Jika dana yang berasal dari pengusaha tersebut hanya berbentuk titipan dengan janji bagi hasil lalu disalurkan kepada karyawan, maka kedudukan hukumnya menjadi sangat lemah karena ruang lingkup kegiatan tersebut adalah ranah lembaga keuangan yang harus memiliki izin operasional, bukan koperasi. Hal yang patut dicermati adalah bahwa risiko kerugian dapat jatuh menimpa koperasi dan anggotanya, sementara keuntungan yang diperoleh justru mengalir keluar kepada pihak yang bukan anggota.
Hal ini menimbulkan pertanyaan akademis sekaligus praktis: apakah dana tersebut merupakan bentuk investasi, pinjaman modal, kerja sama usaha yang sah, atau sekadar memanfaatkan badan hukum koperasi sebagai sarana administratif semata? Semua pertanyaan ini memerlukan bukti dokumen dan verifikasi yang objektif. Jika koperasi hanya dijadikan jalan keluar‑masuknya uang pihak ketiga demi keuntungan yang tidak berpusat pada kepentingan anggota, maka masyarakat berhak mempertanyakan kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip dan tujuan pendirian koperasi.
Pengelolaan kegiatan ini diduga dikoordinasikan oleh Ketua UKK yang berinisial HP. Namun, sejauh mana kewenangan beliau menerima, mengelola, dan menyalurkan dana dari pihak luar tersebut masih belum memiliki penjelasan yang memadai. Apakah keputusan ini disepakati oleh seluruh pengurus? Apakah dibahas dalam Rapat Anggota? Apakah seluruh anggota mengetahui asal‑usul dana yang dipinjamkan? Dan yang tidak kalah penting: siapakah yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari aktivitas pembiayaan ini?
Pertanyaan‑pertanyaan tersebut menjadi penting karena koperasi adalah milik seluruh anggota, bukan milik pengurus secara pribadi. Seluruh rantai pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan: dari mana asal dana, siapa yang menempatkannya, bagaimana pencatatannya, siapa yang berwenang menentukan penerima dan besaran bunga, ke mana pembayaran angsuran disetorkan, siapa yang menerima keuntungan, serta siapa yang menanggung kerugian apabila terjadi kegagalan pembayaran.
Istilah “bank gelap” yang digunakan dalam pemberitaan ini bukanlah sebuah kesimpulan hukum bahwa telah terjadi tindak pidana perbankan, melainkan gambaran kiasan atas pertanyaan publik mengenai dugaan aktivitas yang sumber dan mekanisme kerjanya belum terang dan transparan.
Pertanyaan mengenai pengawasan juga mengarah kepada manajemen Kebun Aek Torop. Manajer Kebun Aek Torop, Hekianang Wigjiarto, telah dikonfirmasi melalui pesan singkat pada tanggal 22 Juli 2026. Ketika ditanya sejauh mana pihak manajemen mengetahui dan mengawasi hal ini, jawaban yang diberikan sangat singkat: “Terima kasih bg infonya, langsung saja bang konfirmasi kepada Ketua UKK.”
Jawaban tersebut tentu merupakan hak yang bersangkutan. Namun, dari sudut pandang tata kelola, hal ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah aktivitas yang terjadi di lingkungan unit kerja tersebut benar‑benar berada di luar jangkauan pengawasan manajemen, padahal melibatkan karyawan di lingkungan perusahaan?
Upaya konfirmasi yang ditujukan kepada Ketua UKK pada tanggal 24 Juli hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan. Sikap diam ini belum tentu bermakna pengakuan, namun ruang klarifikasi tetap perlu dibuka agar kebenaran tidak berubah menjadi spekulasi yang liar.
Muncul Klaim Dukungan Organisasi Kemasyarakatan
Perkembangan terbaru terungkap pada hari Sabtu (1/8/2026) sore, di mana sumber internal menyampaikan bahwa pihak koperasi maupun manajemen kebun tidak merasa gentar menghadapi sorotan publik, karena disebutkan mendapatkan dukungan dari sebuah pihak yang mengaku sebagai organisasi kemasyarakatan yang bahkan menyikapi peraturan yang berlaku dengan enteng dan tidak merasa takut terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Kondisi ini terlihat sangat janggal jika dibenturkan dengan fakta yang beredar serta aturan yang berlaku. Pasalnya, pihak yang mengaku sebagai organisasi kemasyarakatan tersebut justru diduga adalah pihak yang mula‑mula memboyong pengusaha Optik Mandiri Cikampak untuk bekerja sama dengan UKK Kebun Aek Torop sehingga seharusnya UKK maupun manajemen Kebun Aek Torop PTPN IV Regional I PalmCo Labuhanbatu Selatan tidak membiarkan diri diatur atau diakal‑akali oleh pihak tersebut. Di atas segalanya, UKK dan manajemen tetap tunduk pada peraturan perkoperasian, tata kelola BUMN, serta undang‑undang sektor keuangan yang mengikat mutlak regulasi yang tidak dapat digantikan, dibelokkan, atau diatur kembali oleh pihak mana pun sekalipun. Secara hukum, pihak tersebut tidak memiliki wewenang melepaskan kewajiban kepatuhan maupun mengesampingkan kewenangan lembaga negara. Kedudukan hukum UKK dan tanggung jawab manajemen kebun tetap berdiri sendiri di bawah aturan negara, terlepas dari dukungan pihak mana pun.
Pernyataan sikap tidak takut aturan ini bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum: tidak ada satu pun pihak yang berada di atas undang‑undang. Kewenangan OJK berlaku mutlak bagi siapa pun yang bergerak di sektor jasa keuangan. Sikap yang menyatakan tidak takut terhadap pengawasan justru menimbulkan tanda tanya yang semakin besar.
Hingga saat ini belum diketahui identitas jelas pihak tersebut maupun bentuk dukungan yang diberikan secara rinci. Jika hal ini benar adanya, maka masyarakat berhak mengetahui siapa mereka dan kepentingan apa yang diusung, mengingat persoalan ini menyangkut tata kelola di lingkungan perusahaan milik negara. Belum ada konfirmasi yang diperoleh dari pihak yang dimaksud.
Sumber internal yang sama juga mengungkapkan bahwa peran pihak yang sama diduga terlibat dalam penetapan penjualan kacamata Alat Pelindung Diri (APD) yang harganya dinilai setinggi langit di unit‑unit kebun lingkungan PTPN IV Regional I PalmCo Labuhanbatu Selatan sebuah persoalan yang dalam waktu dekat akan dibahas dan dibongkar secara rinci.
Langkah yang paling tepat untuk memastikan kebenaran adalah dengan melakukan audit yang transparan guna memeriksa sumber modal, perjanjian kerja sama, daftar penerima pinjaman, besaran bunga, mekanisme pembayaran, hingga keputusan rapat anggota yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Jika seluruh kegiatan dilakukan sesuai aturan dan tercatat secara transparan, hasil audit akan menjadi bukti pembenaran. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, hal ini akan menjadi dasar bagi pemeriksaan yang lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.
Koperasi didirikan untuk kepentingan anggotanya. Karyawan memang membutuhkan akses pinjaman, namun yang menjadi persoalan adalah siapa yang memegang kendali atas uang tersebut dan untuk kepentingan siapakah lembaga ini sesungguhnya dijalankan. Jangan sampai lembaga yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja justru berubah fungsi menjadi sarana kepentingan pihak tertentu.
Masyarakat berhak mendapatkan jawaban. Anggota koperasi berhak mengetahui bagaimana uang mereka dikelola. Dan manajemen Badan Usaha Milik Negara wajib memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Kasus ini telah diberitakan secara bertahap oleh Tabloid Polmas Poldasu, namun hingga berita ini diturunkan, upaya untuk meminta penjelasan maupun tanggapan secara resmi senantiasa menemui jalan buntu, baik dari Ketua Unit Koperasi Kebun Aek Torop maupun dari Manajer Kebun Aek Torop yang sama‑sama memilih untuk tidak memberikan tanggapan apa pun.
Catatan Redaksi
Seluruh uraian ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh. Dugaan‑dugaan yang dikemukakan bukanlah kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Kami senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak jawab. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Hekianang Wigjiarto, Ketua UKK HP, pengusaha JN, pihak Optik Mandiri Cikampak, manajemen PTPN IV, maupun pihak yang disebutkan untuk memberikan penjelasan guna meluruskan informasi yang dianggap keliru.
Laporan: Tuppal Siburian
Tabloid Polmas Poldasu Labuhanbatu Selatan
