TAPANULI UTARA TABLOIDPOLMASPOLDASU.ID
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry M. M. Sitompul, M.Si., para staf ahli bupati, asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (13/7/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diikuti oleh para gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan secara optimal di daerah.
Dalam rakor tersebut dibahas sejumlah agenda strategis nasional, antara lain perkembangan pengendalian inflasi di seluruh daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh kepala daerah diminta terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan barang, memperkuat distribusi pangan, serta mengambil langkah cepat apabila terjadi gejolak harga di wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis data terpadu dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, program perlindungan sosial, hingga penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Usai mengikuti rakor, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi, meningkatkan koordinasi, serta responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat melalui pemantauan harga pasar, pengawasan distribusi barang, serta langkah-langkah antisipatif lainnya guna memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberadaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara.
