Tebingtinggi, polmas
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, mengungkapkan berdasarkan evaluasi pada tahun 2025 dukungan APBD Provinsi Sumut terhadap Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih sangat terbatas.
Tercatat baru dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat dukungan APBD Provinsi Sumut yakni Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan.
Hal ini disebut Erwin saat menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IV di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026).
Sementara itu, sejumlah OPD vital lain seperti Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan &Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMTPST, hingga Badan KesbangPol belum mendapat dukungan anggaran dari Provinsi Sumut.
Oleh karena itu, KUNKER in menjadi forum koordinasi penting untuk mengevaluasi pemanfaatan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas peluang peningkatan alokasi dukungan anggaran bagi Kota Tebing Tinggi ke depan.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian melalui dukungan anggaran provinsi,” ujar Sekdako Erwin Suheri Damanik sembari menyampaikan salam hangat dari Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dan Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan.
Sekdako merinci, bantuan dukungan APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 34 penerima manfaat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan tersebut meliputi peralatan usaha pembuatan kue, menjahit, dan pangkas rambut. Sedangkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, Pemprov Sumut mengalokasikan bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 201 pekerja rentan.
Sekda juga berharap dukungan dari pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui penambahan kuota penerima manfaat maupun perluasan program.
“Kami berharap ada perluasan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Pelatihan berbasis sektor energi, pertambangan, hingga pengembangan UMKM sangat dibutuhkan untuk membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat Tebing Tinggi,” harapnya.
Selain fokus pada pengembangan SDM, Sekdako juga memaparkan potret kondisi fiskal Kota Tebing Tinggi yang saat ini masih memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat penting.
“Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kami sangat membutuhkan dukungan Pemprov Sumut, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan bagi pekerja rentan, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah secara menyeluruh,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil IV, Sugiatik, menjelaskan bahwa kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi APBD Provinsi di daerah. DPRD ingin memastikan seluruh program yang dibiayai provinsi benar-benar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Sugiatik juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pada sejumlah program, termasuk pengembangan UMKM, sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Perlu ada evaluasi bersama agar alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami juga mendorong kolaborasi yang lebih erat agar usulan-usulan pembangunan dari Pemko Tebing Tinggi bisa diperjuangkan secara maksimal dalam pembahasan anggaran provinsi mendatang,” tegas Sugiatik.
Usai berdiskusi di Balai Kota, rombongan DPRD Sumut langsung bergerak melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik program yang dibiayai APBD Provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala DPMPTSP Nina Zahara, Kadis Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kadis Ketenagakerjaan dan Perindustrian Zahidin, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Deni Saragih, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Sanulita Viviana, Plt. Kadis Sosial Tigahara Hasibuan, Kabag Pemerintahan Risky Safitri, Kepala BPKPD Sri Imbang, serta Kadis Perdagangan Marimbun Marpaung.
