Tabloid Polmas Poldasu
Aliansi Mahasiswa Asahan Bersatu yang di Koordinatori Oleh Lukman Hakim Marpaung menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Rabu 04/03/2026.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan daerah, menyusul adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah poin penting hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2024, di antaranya adanya selisih beban barang, beban jasa, dan beban pemeliharaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Mahasiswa menilai temuan tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas di Dinas PMD Kabupaten Asahan setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah.
Selain itu, kegiatan seremonial dilaporkan menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 miliar.
Massa aksi mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut di tengah kebutuhan masyarakat desa yang masih memerlukan perhatian serius.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dinilai kurang memiliki output dan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas aparatur desa.
Mereka menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta manfaat langsung bagi masyarakat.
Aliansi Mahasiswa Asahan Bersatu menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
Mendesak Dinas PMD Kabupaten Asahan untuk membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam temuan BPK 2024.
Meminta penjelasan resmi terkait selisih beban barang, jasa, dan pemeliharaan yang mencapai miliaran rupiah.
Mengevaluasi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa.
Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan Bimtek yang dinilai minim output.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Asahan dapat merespons secara serius tuntutan tersebut dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan.
Aliansi Mahasiswa Asahan Bersatu menyatakan akan terus mengawal proses klarifikasi dan tindak lanjut atas temuan BPK 2024 hingga adanya kejelasan dan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik.
“Kami hadir bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk memastikan uang rakyat dikelola dengan benar dan berpihak kepada masyarakat desa,” tegas Lukman Dalam penutup orasinya.
