Tarutung – TB. Polmas Poldasu
Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (25/02/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan desa guna mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel dan profesional di Kabupaten Tapanuli Utara.
Turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Fransiskus Heriyanto Harum, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen strategis pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dana desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, aparatur desa dituntut semakin adaptif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari realisasi fisik kegiatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sosialisasi ini diharapkan menjadi sarana peningkatan pemahaman regulasi serta langkah preventif untuk meminimalisir kesalahan administratif.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Anggota Komisi XI DPR RI serta pemaparan materi dan diskusi bersama Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara.
Melalui kegiatan ini, seluruh pemerintah desa diharapkan semakin siap mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
