TB. Polmas Poldasu
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola dan reformasi hukum. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, daerah ini berhasil meraih tiga penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi dalam penguatan layanan serta kesadaran hukum masyarakat.
Laporan resmi terkait capaian tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar bersama Kepala Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara kepada Bupati dan Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (23/02/2026).
Penyampaian laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus wujud apresiasi atas arahan dan dukungan pimpinan daerah dalam memperkuat tata kelola hukum yang transparan dan akuntabel.
Dalam pemaparannya, Kepala Bagian Hukum menjelaskan bahwa tiga penghargaan tersebut telah diserahkan secara resmi pada 5 Februari 2026 dalam Rapat Koordinasi di Medan dan diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara, Marito Simanjuntak.
Adapun tiga penghargaan yang diraih meliputi:
Pertama, penghargaan atas dedikasi dan kepedulian Bupati dalam mendorong terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di 252 desa dan kelurahan se-Kabupaten Tapanuli Utara. Program ini dinilai berhasil menghadirkan akses layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Kedua, peringkat Terbaik IV dalam capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada wilayah kerja Kanwil Kemenkum Sumatera Utara. Capaian ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan pembenahan regulasi, peningkatan kualitas produk hukum daerah, serta penguatan sistem administrasi hukum yang terintegrasi.
Ketiga, peringkat Terbaik V dalam implementasi e-report pelaporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi hukum dan pemanfaatan teknologi digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat, kepala desa, dan lurah yang telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghadirkan layanan hukum yang responsif dan merata.
“Penghargaan ini dapat diraih berkat kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat, kepala desa, dan lurah yang konsisten mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah hasil kerja bersama,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat reformasi hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen menjaga integritas, profesionalisme, serta sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan raihan tiga penghargaan ini, Kabupaten Tapanuli Utara semakin menegaskan posisinya sebagai daerah yang progresif dalam membangun sistem hukum yang kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
