Parmonangan – TB. Polmas Poldasu
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bahal Simanjuntak, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Kecamatan Parmonangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Parmonangan, Senin (2/2/2026).
Rakor ini diikuti oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Parmonangan, para kepala desa, unsur puskesmas, sektor pendidikan, pertanian, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Rapat bertujuan untuk mengevaluasi kondisi terkini wilayah terdampak bencana sekaligus menyelaraskan langkah percepatan pemulihan pascabencana.
Rapat diawali dengan laporan Camat Parmonangan beserta para kepala desa mengenai kondisi desa pascabencana, termasuk perkembangan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak serta berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa rapat koordinasi memiliki peran strategis dalam menyatukan visi dan misi seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat proses pemulihan dan pembangunan pascabencana.
“Rakor ini penting untuk penyeragaman visi dan misi kita bersama. Terkait penanganan pascabencana, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak membedakan satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, termasuk Kecamatan Parmonangan. Semua wilayah terdampak kita tangani dan kita kunjungi,” ujar Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya akurasi data dari pemerintah desa sebagai dasar pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah daerah.
“Kami berharap data kerusakan dari desa-desa terdampak bencana dapat dilaporkan secara akurat dan bertanggung jawab, sehingga langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus mengupayakan percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda, meliputi perbaikan akses jalan, jaringan kelistrikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pemulihan lahan dan aktivitas pertanian masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten akan berupaya secepatnya melakukan pemulihan, namun tentu kita juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengingat adanya keterbatasan kewenangan dan sumber daya Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Dalam masa transisi pascabencana, Wakil Bupati juga menekankan agar pelayanan pendidikan tetap berjalan dan dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Ia meminta instansi teknis terkait untuk mampu mencari solusi secara teknis dan adaptif terhadap kondisi yang ada.
Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk terus memantau kondisi masyarakat dan menyampaikan informasi yang jelas, benar, dan menenangkan kepada warga.
“Bapak dan ibu sekalian harus terus memonitor kondisi masyarakat kita. Sampaikan informasi yang jelas agar masyarakat tetap tenang dan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, termasuk menyikapi dampak kebijakan Pemerintah Pusat terkait penutupan perusahaan konsesi hutan. Pemerintah harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan,” tegas Wakil Bupati menutup arahannya.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari perangkat daerah terkait serta diskusi bersama guna mencari solusi atas berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan pascabencana di Kecamatan Parmonangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perwakilan sejumlah perangkat daerah, serta unsur Forkopimca, termasuk perwakilan Polsek dan Koramil setempat.
