Taput – TB. Polmas Poldasu
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memperkuat langkah pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan mengusulkan penanganan jaringan irigasi dan sungai strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, bersama pimpinan perangkat daerah teknis, dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (6/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Jonius Hutabarat menegaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara saat ini telah memasuki fase transisi dari masa tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Pemerintah daerah, menurutnya, telah lebih dahulu memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, dan kini fokus diarahkan pada perbaikan serta pengamanan sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekaligus terdampak langsung oleh bencana.
“Perbaikan sungai menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan, pertanian, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Ada beberapa sungai yang sangat mendesak untuk segera ditangani,” ujar Bupati.
Adapun sungai-sungai yang diusulkan sebagai prioritas penanganan meliputi Sungai Aek Sigeaon, Sungai Aek Haidupan, Sungai Batang Toru, Sungai Siandurian, serta Aek Sarulla.
Sungai-sungai tersebut dinilai memiliki peran vital bagi aktivitas pertanian, permukiman, dan perekonomian warga, sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain penanganan sungai, Bupati juga menyoroti pentingnya perbaikan dan pengamanan air baku guna menjamin ketersediaan air minum masyarakat, khususnya di wilayah Pahae dan Adian Koting. Ia menekankan bahwa penyamaan persepsi serta validasi data antara pemerintah daerah, Kementerian PU, dan BBWS Sumatera II menjadi kunci agar program yang dilaksanakan tepat sasaran.
“Melalui diskusi bersama Kepala Balai dan tim teknis, termasuk Inspektorat Kementerian PU, kita telah menyepakati data yang sama sebagai dasar pengambilan keputusan ke depan. Pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Jonius Hutabarat menyampaikan bahwa rencana penanganan sungai-sungai terdampak tersebut didukung dengan alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar. Anggaran ini direncanakan untuk perbaikan alur sungai, penguatan tebing, serta pengamanan kawasan rawan bencana, dengan harapan mampu meminimalkan risiko kejadian serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menjelaskan bahwa penanganan pascabencana saat ini masih berada dalam tahapan tanggap darurat yang akan dilanjutkan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
“Untuk tahap rehab-rekon diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua tahun, sedangkan masa tanggap darurat memerlukan penanganan cepat dalam kurun waktu tiga sampai enam bulan,” jelas Feriyanto.
Ia menambahkan bahwa penanganan sungai tidak dapat dilakukan secara instan mengingat panjang alur sungai serta kompleksitas kondisi di lapangan. Namun demikian, lima sungai yang telah disampaikan oleh Bupati Tapanuli Utara akan menjadi prioritas utama penanganan BBWS Sumatera II.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kementerian PU, diharapkan proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi dapat berjalan optimal. Dengan demikian, aktivitas sosial, ekonomi, serta sektor pertanian masyarakat dapat kembali pulih dan berkembang secara berkelanjutan
