Medan — TB. Polmas Poldasu
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Medan, Senin (29/12/2025).
Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK RI dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya terkait pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta instansi terkait lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I Tahun 2025.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 hingga Triwulan II Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan telah mengacu pada prinsip kepatuhan, transparansi, serta akuntabilitas.
Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta ketentuan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan peraturan pelaksana lainnya.
Kehadiran Bupati Tapanuli Utara dalam kegiatan penyerahan LHP ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, khususnya pada sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, sejalan dengan rekomendasi dan pembinaan yang diberikan oleh BPK RI.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan serta pendampingan yang telah diberikan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan sektor pendidikan guna mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat.
