BATU BARA (POLMAS) Pasca adanya pemberitaan kegiatan pasar malam sei bejangkar terkait dugaan tidak adanya ijin dan pemasukkan ke kas daerah Plt. Kepala Bapenda Kab. Batu Bara, Mei Linda Suryanti Lubis, S.STP, M. AP blokir HP awak media tabloidpolmaspoldasu.id
Pemblokiran tersebut di ketahui ketika awak media tabloidpolmaspoldasu.id kembali ingin mengkonfirmasi terkait Anggaran dan Realisasi PAD Pajak Daerah, yang mana terdapat keanehan pada penghapusan atau peniadaan pada pajak hiburan (pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan)
Kenyataannya tiga tahun kebelakangan ada anggaran untuk pajak hiburan salah satunya adalah permainan ketangkasan dengan realisi Penghasilan yg cukup lumayan, di nukil dari LHP BPK- RI
2019 : anggaran Rp 16.493.100 Realisasi Rp 49.128.500
2020 : Anggaran Rp 25.000.000 Realisasi Rp 30.454.500
2021 : Anggaran Rp 0 Realisasi Rp 0
2022 : Anggaran yg dimaksud dihapuskan
Tentunya ada pertanyaan publik yang wajib di jawab
Pertama, apa alasan mendasar pemerintah kabupaten Batu Bara menghapuskan anggaran pajak hiburan (permainan ketangkasan)?
Kedua, di beberapa tempat di kabupaten Batu Bara salah satu nya di kecamatan Sei balai dalam satu tahun minimalnya dua kali di adakan kegiatan pasar malam. Sudah di pastikan ada permainan ketangkasan dan Parkir, kemana PAD nya masuk?
Bukankah di pasar-pasar malam yang selama ini beroperasi di kabupaten Batu Bara ada permainan ketangkasan?
Sama diketahui publik kas daerah defisit namun ada sumber penghasilan di abaikan bahkan di hapuskan
Tatkala pihak-pihak terkait tidak bisa menjawab pertanyaan publik bahkan memblokir nomor telpon awak media, maka sulit untuk di bantah ketika ada tuduhan publik ada “setoran” di bawah meja yg mengalir ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
Bahkan ada lagi keanehan-keanehan lain di anggaran PAD dengan anggaran yang cukup besar namun realisasi hanya 11,76 % dari anggaran, seperti pada Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2022 : Anggaran Rp 600.000.000 Realisasi Rp 70.583.248
Seyogyanya, setelah berita ini dirilis, semoga kebiasaan ataupun tradisi blokir nomor ponsel insan media tidak lagi terjadi. Prinsip seorang pejabat publik adalah terbuka kepada publik, profesional dan cerdas terhadap upaya konfirmasi atau klarifikasi yang diminta para pelaku media , tindakan pengecut bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah.













