Dalam satu Minggu belakangan ini para aktivis Batubara meributkan Studi Tiru yang dilaksanakan oleh ratusan kepala desa di Batubara berangkat ke Bali untuk mengambil pembelajaran kisah suksesnya desa desa di Bali dalam mengelola Bundes Desa dengan margin pendapatan pemasukan tambahan dana ekonomi desa mencapai angka pantastis milyaran pertahunnya. .
Lalu mengapa dipersoalkan Studi Tiru ini apa yang salah ? Soal penggunaan anggaran kah ? atau dinilai pemborosan uang Dana desa?
Jika dua hal ini menjadi dasar dipolemikkan tentu tidak tepat karena kegiatannya belum dapat dipertanggung jawabkan lewat LPJ desa sehingga tudingan pelanggaran ataupun kegiatan studi Tiru tidak etis untuk dilaksanakan para kepala desa.
Namun opini telah terbentuk walaupun tidak masif soal kontraversial studi Tiru ini karena belum didukung fakta fakta yang cukup menyakinkan publik atau publik Batubara disibukkan dengan naiknya harga BBM yang lebih menyita perhatian masyarakat dalam satu Minggu terakhir sehingga studi Tiru kalah menarik diperbincangkan.
Bagaimana sebenarnya menyikapi soal studi Tiru ini secara tepat dalam mengelola kebijakan dan penggunaan anggaran publik ini.
Kegelisahan para aktivis Batubara menyoroti Studi Tiru desa mungkin program ini tidak memenuhi penjelasan yang baik sebelum dilaksanakan misalnya Soal Komunikasi,Singkronisasi atau Koordinasi dalam membuat suatu program kebijakan desa yang dilakukan misalnya penjelasan tujuan dan rancangan hasil yang ingin dicapai tidak terpublis secara baik dan menjadi isu liar , disinilah terkadang diperlukan strategi perencanaan matang serta penjelasannya dari top managemen pemerintahan desa yaitu OPD Kadis PMD dituntut lebih piawai dalam berkomunikasi pada pegiat sosial desa agar para kepala desa tidak terjebak dengan dampak kebijakan studi Tiru ini.
Peran aktivis membangun keseimbangan memang diperlukan agar check and Balance roda pemerintah dapat seimbang dalam mengelola keuangan lebih bermartabat dan akurat namun kecurigaan berlebihan tidaklah produktif dan sehat untuk mencapai kemajuan desa dalam pengembangan program desa seperti Studi Tiru.
Sikap check dan balancing diperlukan agar opini berimbang dengan fakta .Kegagalan Bimtek desa dalam pemerintah sebelumnya menjadikan perhatian kita dalam soal mengembangkan BUMDES desa yang gagal total itu karena perencanaannya tidak matang bahkan menjadi persoalan hukum .
Belajar dari Bintek desa kontra produktif pada masa lalu penuh cemoohan patut jadi pelajaran berharga dalam menyikapi studi Tiru yang biayanya lebih kecil dari bimtek desa kegagalan bimtek desa masa lalu dari output dan input dengan pendekatan berbeda patut diberi apresiasi dalam Studi Tiru ini sejalan dengan keinginan bersama untuk sebuah kemajuan desa mengapa tidak didukung yang seharusnya lah didukung.
Penulis pengamat sosial dan kebijakan Publik.
