TB. Polmas Poldasu
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi dan validasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program prioritas nasional agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng, didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Kristina Nahampun, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional, yang digelar di Hotel Santika Medan, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Mayjen Heri Wiranto, dan dihadiri oleh para Wakil Kepala Daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan lembaga teknis lainnya se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menyampaikan pandangan strategis dan inisiatif daerah mengenai pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap korelasi antara pemberian bantuan sosial dengan produktivitas masyarakat. Ada kecenderungan bahwa bantuan yang tidak terarah justru dapat menurunkan semangat kerja sebagian penerima,” tegas Deni.
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa Pemkab Tapanuli Utara telah mengembangkan langkah-langkah inovatif untuk memperkuat akurasi data penerima manfaat melalui program TAPASAHAT (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu). Program ini memanfaatkan platform WhatsApp dan Google Form sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial dan program kesehatan.
“Melalui TAPASAHAT, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atau laporan mengenai penyaluran bantuan sosial. Ini bagian dari upaya kami memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan untuk memperkuat integrasi data serta menghapus ego sektoral yang sering menjadi hambatan dalam pengelolaan data nasional.
“Kami berharap ada kekompakan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, persoalan validasi data penerima manfaat dapat segera diatasi dan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, dalam arahannya, Mayjen Heri Wiranto menekankan pentingnya strategi pengelolaan data kependudukan yang akurat di tengah tantangan efisiensi keuangan negara dan kebutuhan peningkatan akuntabilitas publik.
“Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan Sumatera Utara juga termasuk provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan data yang valid agar setiap program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bonus demografi di Sumatera Utara, di mana generasi milenial mencapai 25,8 persen dan generasi Z sebesar 27,9 persen, yang menurutnya perlu dioptimalkan melalui kebijakan pembangunan berbasis data yang terintegrasi.
Rakor ini menghadirkan lima narasumber utama dari berbagai lembaga nasional, antara lain Kementerian Dalam Negeri, BPS RI, Kementerian Sosial RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Dinas PMD dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola data kependudukan yang transparan, valid, dan berkelanjutan, guna memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
